0
0 Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pereira, menyikapi penugasan khusus Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mempercepat pembangunan di Papua. Andreas memberi sejumlah catatan, menekankan agar tugas tersebut tidak justru menimbulkan permasalahan baru di daerah tersebut.
Dalam pernyataannya di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Rabu (9/7/2025), Andreas mempertanyakan urgensi penempatan Wapres secara fisik di Papua. “Tugas Wapres kan luas. Jangan sampai kita menambah masalah di sana,” ujarnya sambil tersenyum ringan.
Ia menjelaskan bahwa prioritas utama seharusnya difokuskan pada penuntasan pembangunan infrastruktur dasar dan layanan publik—program yang selama ini berlangsung sejak pemekaran daerah otonomi baru (DOB). Andreas menyebut pengalaman kunjungannya ke Sorong, Papua Barat Daya, di mana terdapat kebutuhan mendesak untuk pendirian kantor pemerintah provinsi dan dinas-dinas, adalah contoh prioritas yang lebih mendesak dibandingkan mengalokasikan kantor khusus bagi Wapres.
“Kalau kita terus bangun kantor baru untuk Wapres, sementara kantor yang seharusnya sudah berdiri malah belum lengkap, itu bisa jadi sensitif, dan membebani anggaran daerah,” kata Andreas.
Alih-alih mendirikan kantor Wapres di Papua, Andreas mengusulkan pembentukan desk HAM khusus yang menangani isu HAM. Menurutnya, langkah ini dinilai lebih tepat dalam menjawab tuntutan pembangunan dan keadilan sosial di wilayah tersebut, tanpa menimbulkan gesekan sosial dan persepsi pemborosan.
Respon dari pihak eksekutif, termasuk dari Kantor Wapres dan PDIP, menyambut masukan tersebut. Sangat mungkin akan menjadi bahan kajian internal sebelum Wapres Gibran menjalankan penugasan formalnya di Papua. Sejauh ini, pemerintah pusat juga tengah mengkaji skema penugasan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, bukan sekadar kehadiran simbolik.
Usulan Andreas juga sejalan dengan pernyataan sebelumnya dari Menko Politik Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra dan Menteri Sekretaris Negara, yang menekankan penugasan Gibran bukan berarti ia akan menetap atau membuka kantor permanen di Papua .
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut menginstruksikan Gibran untuk mengambil peran aktif dalam percepatan pembangunan di daerah terluar dan tertinggal. Instruksi ini hadir sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap upaya pemerataan pembangunan nasional.
Analisis politisi dan pengamat mengatakan, penugasan ini dapat menjadi ujian besar bagi Gibran—apakah ia mampu mengkoordinasi lintas daerah dan kementerian untuk merealisasikan agenda di Papua. Keberhasilannya akan sangat bergantung pada kejelasan skema operasional, alokasi anggaran, dan kolaborasi efektif dengan pemerintah daerah.
Dengan sorotan PDIP melalui Andreas Hugo Pereira, tekanan meningkat ke arah pelaksanaan nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat Papua. Rekomendasi DPR ini kini menjadi acuan penting dalam penyusunan metodologi penugasan Wapres Gibran, memastikan program berjalan sesuai kebutuhan riil, bukan sebagai ajang simbol politik.
