0
0 Saldi Isra, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, menjelaskan mengapa DPR “lelet” dalam menyusun rancangan undang-undang. Menurut Saldi, pembahasan RUU dapat memakan waktu yang lama.
Sadi menyatakan bahwa kesalahan dalam proses pembahasan RUU menyebabkan pembahasannya tertunda.
“Ada yang salah dalam proses legislasi kita, saya menulis disertasinya, yang di konstitusi disebutkan siapa yang membahas, menyetujui jelas presiden dengan DPR, yang belum pernah kita lakukan sampai hari ini kalau ada RUU mestinya beleid DPR diselesaikan dulu,” kata Saldi dalam diskusi di MPR dikutip Minggu (24/8).
Dalam sidang kali ini, DPR membahas beberapa UU yang sangat penting, seperti UU Hak Cipta, UU Haji dan Umrah, dan UU PPRT.
Menurut hakim MK ini, DPR harus menyelesaikan pembahasan internal RUU sebelum disandingkan dengan versi pemerintah.
“Jadi dibahas dulu di internal DPR, keluar DIM (daftar inventaris masalah) DPR. Tidak bisa DIM fraksi kalau baca konstitusi. Karena apa? DIM DPR yang akan diperhadapkan dengan pendapat pemerintah, baru itu dianggap sebagai pembahasan yang satu level, itu teks konstitusinya seperti itu,” jelas Saldi.
“Nah sekarang tidak dilaksanakan sehingga salah satu yang menyebabkan mengapa perlu waktu lama membahas UU, karena semua fraksi harus berbicara dengan eksekutif, padahal enggak begitu,” tambah dia.
Sadi percaya bahwa pembahasan UU tidak akan memakan waktu lama jika DPR melakukannya dengan cara yang dia tunjukkan.
“Selesaikan dulu urusan fraksi karena dia akan menjadi bagian DPR, nanti DIM DPR yang diperdebatkan dengan DIM pemerintah, baru itu jadi satu level. Nah ini belum diperbaiki sama sekali, salah satu yang harus dikelola dengan baik sehingga speedy kecepatan dalam membikin UU jauh bisa lebih cepat dari pada hari ini,” kata Saldi.
