0
0 Pada Rabu (3/9/2025) siang, pemimpin DPR RI akhirnya memungkinkan perwakilan mahasiswa untuk berbicara. Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, atau “Gedung Kura-Kura”, adalah tempat pertemuan berlangsung.
Forum ini akhirnya diselenggarakan setelah gelombang demonstrasi di depan Kompleks Parlemen berlangsung selama hampir sepekan terakhir, tetapi tidak ada wakil rakyat yang bertemu dengan massa.
Tiga wakil ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra, Cucun Ahmad Syamsurijal dari Partai KKB, dan Saan Mustopa dari Partai Nasdem, menghadiri pertemuan langsung dengan mahasiswa.
Mereka berhadapan dengan puluhan mahasiswa dari berbagai kampus yang masing-masing mengenakan almamater mereka.
Di tengah ruangan ada mikrofon, yang digunakan oleh perwakilan mahasiswa bergantian untuk menyampaikan tuntutan.
Pertemuan ini adalah lanjutan dari acara besar yang berlangsung dari 25 hingga 31 Agustus 2025. Ribuan orang saat itu mengecam “tunjangan jumbo” anggota DPR, yang membuat beberapa anggota menjadi kontroversi, dan akhirnya menuntut pembubaran DPR.
Setelah aksi awalnya damai, massa dipecahkan oleh aparat dengan gas air mata dan mobil water canon.
Aparat menangkap sejumlah demonstran, termasuk mahasiswa, dengan berbagai alasan.
Investigasi Kekerasan dan Isu Makar
Agus Setiawan, perwakilan mahasiswa UI, meminta DPR membentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki dugaan kekerasan aparat selama operasi.
Saat mengunjungi korban di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta, Senin (1/9/2025) lalu, dia juga meminta investigasi menyeluruh atas masalah makar dalam demonstrasi yang sempat dilontarkan Presiden Prabowo Subianto dari 25 hingga 31 Agustus.
“Kami ingin ada pembentukan Tim Investigasi yang independen untuk mengusut tuntas berbagai kekerasan yang terjadi sepanjang bulan Agustus ini,” ujar Agus.
Agus mengatakan bahwa gerakan mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya yang hanya ingin menyuarakan keinginan mereka mengalami kerugian sebagai akibat dari tudingan makar tersebut.
“Pun juga dengan dugaan makar yang keluar dari mulut Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami ingin tim investigasi ini mengusut tuntas semuanya sehingga apa yang disampaikan Bapak Presiden dapat dibuktikan. Karena kami dari gerakan merasa dirugikan dengan statement tersebut,” lanjutnya.
Kritis untuk Tunjangan yang Meningkat Setelah Joget-joget
Selain itu, dia menyinggung kenaikan tunjangan DPR, yang dia katakan ironis mengingat kesulitan ekonomi rakyat.
Beberapa anggota DPR bahkan berjoget-joget saat publik mengkritik besarnya tunjangan tersebut.
“Di tengah masyarakat rentan menderita, di-PHK, ekonomi lesu, daya beli masyarakat menurun, kok bisa ada wakil rakyat yang justru kabarnya tunjangannya dinaikkan. Dan ketika ada kabar tersebut terjadi simbolisasi joget-joget dan kemudian membuat hati kami sedih, Bapak-bapak sekalian,” kata Agus.
Dia menambahkan bahwa masalah yang terjadi hari ini menunjukkan bahwa DPR hanya berpikir tentang rakyat saat pemilu.
Ketika mereka terpilih, DPR tampaknya lupa dengan janji mereka kepada rakyat.
“Kami seakan-akan dimanfaatkan di setiap momen pemilunya saja dengan berbagai janjinya. Tetapi ketika sudah duduk di kursi yang enak ini, seakan-akan melupakan kami,” ucapnya.
Selain itu, mahasiswa menyampaikan keprihatinan mereka tentang masa depan negara.
Dia menyatakan bahwa jika DPR dan pemerintah tidak benar-benar menjaga kepercayaan rakyat, kisah besar tentang Indonesia Emas 2045 dapat gagal tercapai.
“Saya khawatir bahwa narasi-narasi Indonesia Emas 2045 justru tidak akan tercapai. Harapannya, agar ingat kembali amanah rakyat, mandat rakyat yang dibebankan di pundak-pundak kita sekalian, agar betul-betul bisa diperjuangkan,” pungkasnya.
Hindari Kriminalisasi Aktivis
Menurut Jili Colin, perwakilan mahasiswa Universitas Trisakti, mahasiswa dan masyarakat tidak mungkin menyuarakan aspirasi mereka dengan cara anarkis.
Dia juga menekankan propaganda yang menyatakan bahwa demonstrasi kali ini digerakkan oleh provokator.
“Saya berani bersaksi bahwasanya kami di sini kaum terpelajar, mahasiswa-mahasiswi. Tidak mungkin, Pak, kami menyuarakan pendapat kami, aspirasi kami, keluhan rakyat, jeritan rakyat dengan tindakan-tindakan anarkis,” kata Jili.
Selain itu, dia meminta DPR untuk menghentikan kriminalisasi aktivis dan mahasiswa dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat.
“Hentikan kriminalisasi aktivis dan mahasiswa. Jauhkan budaya represifitas terhadap hak-hak kita, selaku mahasiswa dan masyarakat untuk bersuara,” ujarnya.
Bebaskan Massa Aksi yang Ditahan
Abdul Hakim dari HMI DIPO menuntut agar mahasiswa yang ditangkap selama demonstrasi segera dibebaskan.
Dia bahkan meminta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad untuk menghubungi Kapolri secara langsung.
“Izin Pak Prof Dasco, Kang Saan, Kang Cucun segera telepon Kapolri sampaikan permintaan kami. Kami semua di sini sepakat, semua sepakat ya kawan-kawan. Sampaikan bahwasanya bebaskan kawan-kawan kami, seluruh Indonesia, lepaskan,” tegas Hakim.
Mahasiswa lain langsung menyatakan “sepakat”.
Hakim kemudian menyatakan bahwa aktivis dan mahasiswa yang ditahan bukanlah pemberontak.
Selain itu, dia memastikan bahwa massa aksi menyampaikan aspirasi mereka tanpa mengarah pada aksi anarkis.
“Kita ini bukan tebusan, kita ini bukan pemberontak, kita ini menyampaikan aspirasi masyarakat dengan benar. Kita tidak ada melakukan perusakan, pembakaran tidak ada, silakan dicek di seluruh Indonesia tidak ada,” ucap Hakim.
Desak DPR untuk menyetujui RUU Pro Rakyat
Sementara itu, Muhammad Risyad Fahlefi, Ketua Umum GMNI, mengatakan bahwa DPR belum mengesahkan banyak RUU yang dianggap penting bagi rakyat.
Misalnya, RUU Perampasan Aset, RUU Masyarakat Adat, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), dan revisi KUHAP.
“Selama lima tahun ke belakang, DPR RI tidak banyak mengakomodir pengesahan RUU yang menjadi tuntutan rakyat. Hal inilah yang membuat rakyat terus menuntut lewat serentetan aksi demonstrasi,” kata Risyad.
Risyad mengatakan bahwa gelombang aksi sering dipicu oleh tuntutan yang tidak terpenuhi.
Pada akhirnya, keadaan ini memungkinkan provokasi dan manipulasi tujuan tertentu dalam demonstrasi.
“Yang kami khawatirkan, ketika ada aksi penunggangan, ada aksi provokasi, dan seterusnya, kawan-kawan mahasiswa juga terpantik. Kenapa? Karena ada akumulasi dari tuntutan-tuntutan kami yang kemarin belum terwadahi,” kata Risyad.
Evaluasi Kabinet dan Janji Wapres Gibran
Koordinator Pusat BEM SI Muzammil Ihsan menagih janji Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menciptakan 19 juta pekerjaan.
“Hari ini para pemudanya tamat kuliah tidak tahu ingin bekerja di mana untuk menafkahi hidupnya juga tidak tahu di mana. Sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan kriminal untuk keuntungan dirinya,” ujar Muzammil.
Selain itu, setelah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terlibat dalam kasus korupsi, dia mendesak evaluasi kabinet.
“Ini bukan lagi tentang bagi-bagi kue kekuasaan, tapi ini tentang profesionalitas dalam bekerja untuk rakyat,” tegasnya.
DPR Meminta Maaf dan Berjanji untuk Evaluasi
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan permintaan maaf atas kinerja lembaga yang belum memenuhi tugasnya sebagai wakil rakyat selama ini.
“Selaku Pimpinan DPR kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi rakyat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami,” ujar Dasco.
Dia menegaskan bahwa permintaan maaf saja tidak cukup jika tidak ada tindakan konkret.
Akibatnya, dia berkomitmen untuk memperbaiki kinerja dalam waktu singkat.
“Evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” kata Dasco.
Menurut Dasco, DPR telah memulai dengan menghentikan tunjangan perumahan sejak 31 Agustus 2025 dan melarang kunjungan kerja ke luar negeri.
“Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani untuk menjadikan DPR lebih baik dan transparan,” tambahnya.
Dasco mengatakan dia akan berbicara dengan polisi tentang tuntutan pembebasan massa aksi yang ditahan.
Namun, upaya ini akan dilakukan dengan memeriksa setiap kasus yang melibatkan penahanan pedemo oleh aparat.
“Ya yang pertama-tama kami akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Kami akan melihat kasus per kasus. Apabila memang dapat dikomunikasikan kita akan komunikasikan. Ini di luar yang melakukan tindakan-tindakan anarkis yang memang terbukti,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menjamin bahwa pemerintah akan mengikuti tuntutan untuk membentuk tim investigasi independen.
“Terkait tim investigasi atas dugaan indikasi dari kejadian-kejadian yang selama ini ada indikasi, bahkan Presiden sudah menyampaikan adanya indikasi makar, tentu DPR akan menyampaikan kepada pemerintah agar ini dilakukan secepatnya,” ujar Saan.
Politikus dari Partai Nasdem itu menyatakan bahwa pembentukan tim investigasi independen sangat penting untuk mencegah insiden serupa terjadi lagi.
“Walaupun DPR tetap berkepentingan mendorong itu, kewenangannya tetap ada di pemerintah,” ucapnya.
Dasco menyatakan bahwa DPR akan segera mengevaluasi tuntutan masyarakat dan mahasiswa dari gerakan 17+8 melalui rapat evaluasi dengan semua pemimpin fraksi.
“Sebagian yang disampaikan oleh adik-adik perwakilan BEM ada di 17+8. Kita akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR,” kata Dasco.
