0
0 Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, yang mengusulkan pembangunan tempat demonstrasi di halaman DPR, juga menunjukkan bahwa proyek alun-alun demokrasi telah tertunda selama sepuluh tahun.
“Gagasan semacam ruang demonstrasi ini juga sebenarnya sudah pernah diusulkan oleh DPR-RI dalam Rencana Strategis DPR 2015–2019 dengan menyebut pembangunan ‘alun-alun demokrasi’,” kata Natalius Pigai di Jakarta, dilansir ANTARA, Senin (15/9/2025).
Di sisi kiri kompleks DPR, alun-alun demokrasi dimaksudkan untuk mengisi area Taman Rusa, lapangan futsal, dan parkir. Dengan panggung orasi permanen, pengeras suara, jalur evakuasi, dan akses aman, rencana ini dapat menampung lebih dari 10.000 orang.
“Peresmian simbolis pernah dilakukan pada 21 Mei 2015, tetapi proyek ini tidak berlanjut,” ucapnya.
Piagai menyatakan bahwa proposal untuk menggunakan halaman DPR sebagai tempat demonstrasi merupakan kesempatan kedua untuk mewujudkan gagasan yang sudah lama tertunda.
“Dulu, DPR pernah menuliskannya dalam renstra, Pemprov DKI pernah membangunnya di Monas. Kini, dengan momentum politik yang tepat, kita bisa memastikan ruang demokrasi itu benar-benar hadir, bukan sekadar wacana,” jelas Pigai.
Alun-alun untuk Demokrasi di DPR
Salah satu dari tujuh bagian dari Rancangan Rencana Strategis DPR 2014–2019 mencakup pembangunan alun-alun demokrasi, menurut laporan Kompas.com.
“Pembangunan alun-alun demokrasi dapat menjadi salah satu tempat untuk menampung aktivitas tersebut dengan memperhatikan lokasi yang memiliki latar ikon gedung DPR RI yang mampu memuat 10.000 demonstran dan 100 bus, terbuka, tidak mengganggu lalu lintas, tersedia panggung orasi, tidak mengganggu kerja anggota DPR RI, dan aman,” demikian tertulis dalam dokumen renstra 51 halaman tersebut.
Alun-alun Demokrasi akan dibangun pada 21 Mei 2025. Empat pimpinan DPR saat itu, Setya Novanto (juga dikenal sebagai Setnov), Fahri Hamzah, Taufik Kurniawan, dan Agus Hermanto, menghadiri peresmian pembangunan. Ada juga Winantuningtyastiti, Sekjen DPR saat itu, dan Roem Kono, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR saat itu.
“Kalau di sini orang berdemo, kita juga bisa langsung mendengarnya. Jadi rakyat dengan DPR akan semakin dekat,” kata Fahri Hamzah pada saat itu.
Alun-alun demokrasi ini juga dapat menjadi tempat masyarakat bersantai.
“Kita serahkan lahan kita 20 hektar untuk rakyat,” kata Fahri.
DPR memiliki tujuh rencana renovasi untuk Kompleks Parlemen, termasuk alun-alun demokrasi ini.
