0
0 Kementerian Transmigrasi akan memberi Warga Negara Indonesia (WNI) atau warga transmigran lebih banyak kesempatan untuk bekerja di luar negeri, terutama di Jepang.
Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan hal ini setelah pertemuan dengan Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri (AP2LN).
Iftitah menyatakan bahwa pihaknya mendukung sepenuhnya para transmigran yang ingin melakukan magang atau studi ke Jepang.
Setelah magang selesai, mereka dapat kembali ke daerahnya dan membangun wilayah transmigrasinya.
Jepang Butuhkan Tenaga Kerja
“Kami ingin pada para warga transmigran itu nanti belajar ke Jepang, melakukan pemagangan ada beberapa skema ada 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun atau bahkan 10 tahun untuk kemudian mereka nanti diberdayakan, balik lagi ke kawasan transmigrasi,” kata Iftitah dikutip dari laman resmi Kementrans, Selasa (30/9/2025).
Iftitah menyatakan bahwa meskipun Jepang saat ini membutuhkan hingga 40.000 tenaga kerja dari Indonesia, hanya 25.000 yang telah dipenuhi di bidang pertanian, kelautan, konstruksi, dan perawatan.
Saat ini, ada kurang lebih 100 transmigran yang bekerja di Jepang dengan gaji antara Rp 25 juta dan Rp 55 juta per bulan.
“Dan yang lebih menarik dan membahagiakan kita saat ini adalah bahwa ternyata mereka, masyarakat Jepang sangat nge-value (menilai) tenaga kerja di Indonesia karena keramah tamahannya, hospitality-nya,” ujarnya.
“Bahkan kita dianggap nomor satu di antara bangsa-bangsa yang lain sebagai tenaga kerja yang hadir di Jepang,” lanjut dia.
Jepang Memiliki Banyak Lahan Pertanian dan Laut
Selain itu, Iftitah menyatakan bahwa Jepang saat ini sangat membutuhkan lahan pertanian dan hasil laut yang luas.
Akibatnya, Jepang menawarkan tenaga kerja Indonesia untuk magang selama 3 hingga 5 tahun.
Karena itu, akan ada dua keuntungan: keterampilan yang akan dilatih secara langsung dari sistem kerja budaya dan teknologi Jepang; dan investor yang akan berinvestasi di Indonesia di kawasan transmigrasi.
“Itu kira-kira pembicaraan yang kami lakukan. Sebagai langkah konkret, Insya Allah bulan Oktober mereka akan datang ke Indonesia untuk kita melakukan (penandatanganan) nota kesepahaman,” jelas Iftitah.
