0
0 Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) 2024 resmi dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). IPP dibuat untuk mengukur seberapa aktif masyarakat berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.
Menurut Mochammad Afifuddin, ketua KPU, IPP adalah bagian dari komitmen KPU untuk terus meningkatkan partisipasi publik dan transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Indonesia.
“Yang namanya partisipasi pasti banyak dinamika yang harus kita bahas di negara yang hak memilih itu adalah bukan kewajiban,” ujar Afifuddin di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Sabtu (18/10/2025).
Di Indonesia, memilih adalah hak, bukan kewajiban; di Australia, memilih adalah kewajiban, dan orang yang tidak menggunakan hak mereka akan dikenakan sanksi.
Karena itu, masalah terbesar yang dihadapi KPU adalah membuat orang menggunakan hak pilihnya secara sukarela dan sadar.
“Karena orang-orang (di Australia) yang tidak bisa atau tidak mau menggunakan hak pilihnya, dia juga akan mendapat hukuman. Di Indonesia ini menjadi hak, Yang bisa dipakai, bisa tidak,” ujar Afifudin.
Afifuddin menekankan bahwa tahun lalu Indonesia menyelenggarakan pemilu nasional dan pilkada untuk pertama kalinya pada tahun yang sama 2024.
“Di belahan dunia manapun, bahkan saya bilang di dunia dan akhirat, pemilu serentak itu cuma di Indonesia,” ujar Afifudin.
Ia menyatakan bahwa, secara konstitusional, Komisi Pemilihan Umum telah menyelesaikan seluruh proses pemilu 2024, mulai dari pemilihan presiden, DPR, DPD, dan kepala daerah di seluruh provinsi dan kabupaten/kota.
“Pemilu serentak dan pilkada untuk KPU, Bawaslu, DKPP, dan lainnya sudah 100 persen selesai setelah 27 September kemarin,” kata Afifuddin.
Sebagaimana dinyatakan oleh Afifuddin, IPP bukan hanya alat untuk menghitung statistik tetapi juga sumber pikiran untuk mempertimbangkan cara terbaik untuk mengatur pemilu di masa depan.
“Yang baik-baik dipertahankan, yang kurang baik kita tingkatkan. Jadi IPP ini menjadi dasar riset agar pemilu ke depan bisa lebih baik,” ujar Afifudin.
Selain itu, ia menekankan betapa pentingnya kerja sama lintas sektor. Untuk membahas hasil IPP 2024, KPU akan melibatkan lembaga swadaya masyarakat (NGO), akademisi, dan masyarakat sipil. Mereka juga akan membuat rencana kreatif untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pilkada berikutnya.
“Pemilu pasti kita juga ada kurangnya, pasti jauh dari kesempurnaan. Jadi kita ingin kemudian mendapatkan masukan kritikan masyarakat. Kita tidak anti kritik,” tegas Afifudin.
Variable IPP 1014 mencakup registrasi pemilih, pencalonan, kampanye, sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat, serta tingkat partisipasi pemilih.
Namun demikian, pengukuran IPP mencakup keterlibatan (keterlibatan), yaitu ketertarikan terhadap masalah dan proses pilkada dengan skor lebih dari 60; kemudian, keterlibatan (aksi), yaitu keterlibatan dalam proses pilkada dengan skor 10–77,5.
Selanjutnya, partisipasi (komitmen penuh) atau partisipasi secara aktif dalam seluruh proses pilkada dengan skor di atas 77,5. Kategori partisipasi pada tingkat provinsi adalah 10,8 persen dan 82,8 persen.
Di sisi lain, ada 14 kabupaten/kota dengan partisipasi 4,7 persen dan 446 kabupaten/kota dengan partisipasi 87,8 persen. Kategori partisipasi juga berada di kategori 5,4 persen.
