0
0 Sebagaimana diumumkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, 65.000 lahan sawah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tertutup lumpur akibat banjir Sumatera.
Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat sawah rawan diserobot oleh mafia tanah karena sawah akan hancur.
“Berarti ada potensi sawah itu musnah. Nah kalau sawah itu musnah, maka pasti dipastikan mau ada pemain-pemain mafia-mafia mengeklaim, kan pasti batas-batasnya juga hilang. Nah ini akan menjadi catatan kita,” kata Nusron saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin (08/12/2025).
Menurutnya, kemungkinan mafia tanah menyerobot lahan sawah akan berkurang apabila lahan tersebut sudah disertifikatkan.
“Kalau kebetulan mereka sudah disertifikatkan, aman, karena masih ada tapal batasnya di data spasial kita. Tapi yang belum didaftarkan ini yang agak repot,” ujarnya.
Perubahan Tata Ruang
Selain itu, Nusron menyatakan bahwa penataan ruang Pulau Sumatera harus diubah karena banjir yang menewaskan hampir ribuan orang, menurut data per 8 Desember 2025.
“Keputusan yang lebih baik itu apa? Revisi tata ruang, supaya kejadian yang sama tidak berulang,” ujar Nusron.
Sudah jelas bahwa wilayah Sumatera kehilangan daerah resapan air. Akibatnya, air tidak dapat menyerap ke tanah dan akhirnya mengisi area yang ada, yaitu permukiman.
“Karena penyangga serapannya dulunya adalah tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, pohonnya hilang. Terus gimana caranya supaya enggak ini? Ya kembalikan, yang dulunya itu ruang untuk pohon, yang sekarang diganti menjadi ruang untuk lainnya, kembalikan ruang itu untuk pohon,” ucap Nusron.
Eliminasi HGU Perusahaan Sawit
Selain itu, Nusron bersiap untuk mengikuti perintah Presiden Prabowo Subianto mengenai pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan kelapa sawit untuk lahan yang digunakan untuk membangun rumah bagi korban banjir Sumatera.
Perusahaan sawit yang akan dicabut, menurut Nusron adalah HGU yang berdiri di atas tanah Hak Pengelolaan (HPL) milik negara.
“Ya siap, enggak masalah. Artinya kalau masyarakat membutuhkan hunian tetap dan tidak ada lahan yang tersedia, nanti kita akan minta lahan negara yang hari ini menjadi HGU-HGU di kota tersebut,” kata Nusron.
Sebelumnya, Prabowo menyatakan bahwa pemerintah harus segera memastikan ketersediaan lahan untuk pembangunan hunian sementara (huntara) bagi penduduk di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terkena dampak bencana.
Ia bahkan menyatakan bahwa ia bersedia untuk mencabut HGU sementara jika diperlukan, seperti dalam kasus HGU kelapa sawit.
Pernyataan tersebut dibuat setelah Suharyanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menyatakan bahwa salah satu hambatan utama dalam mempercepat pembangunan huntara bagi korban banjir Sumatera adalah jumlah lahan yang dapat diberikan kepada pemerintah daerah.
Prabowo kemudian menekankan kembali pentingnya penyediaan lahan dan meminta koordinasi penuh antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, serta seluruh kementerian atau lembaga teknis, seperti ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan.
“Saya kira ini harusnya adalah nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat semua K/L dan terutama ATR, Kehutanan, ATR/BPN dicek semua,” ujar Prabowo dalam Rapat Koordinasi Penanganan Banjir Aceh, seperti dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (8/12/2025).
“Kalau perlu HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat, lebih penting. Lahan harus ada (untuk hunian korban banjir Sumatera),” tegasnya lagi.
Ia menilai semua data pemanfaatan lahan harus ditelusuri secara menyeluruh, termasuk mempertimbangkan kemungkinan pencabutan sementara atau pengurangan HGU jika itu menjadi solusi untuk membuat lahan tersedia segera untuk warga yang terkena dampak.
Prabowo juga meminta pemerintah untuk mempertimbangkan penggunaan konstruksi pre-fabrikasi untuk efisiensi lahan dan biaya.
Ketika diskusi beralih ke pembangunan hunian tetap, ia bertanya apakah anggaran Rp 60 juta per unit yang telah digunakan selama ini masih memadai. Menurut Suharyanto, meskipun angka itu sebenarnya sudah sangat minimal, tetap relevan.
Ia menambahkan bahwa meskipun bantuan pemerintah tidak boleh digunakan secara tunai untuk mencegah penyalahgunaan, penerima bantuan diperbolehkan meningkatkan kualitas rumah mereka sendiri.
