0
0 Pada tahun 2026, pemerintah akan menyiapkan anggaran sebesar 53 triliun hingga 60 triliun untuk bencana.
Angka-angka ini sudah direncanakan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026 dan dimaksudkan untuk dapat digunakan saat terjadi bencana alam.
Di Padepokan Garuda Yaksa, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada hari Selasa (6/1/2026), Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan hal itu bersamaan dengan retret kabinet Presiden Prabowo Subianto.
“Berkenaan dengan masalah bencana, sedang dihitung final dan diperkirakan akan mencapai angka Rp 53-60 triliun dan itu sudah dianggarkan di APBN 2026,” ujar Prasetyo usai retret, Selasa.
Anggaran sebesar Rp 60 triliun akan diberikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kata Prasetyo.
“Ada dana siap pakai, dana siap pakai itu adalah dana yang dialokasikan ke BNPB yang akan dipergunakan sewaktu-waktu bila terjadi keadaan darurat atau keadaan bencana,” jelas Prasetyo.
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dana untuk pemulihan setelah bencana, yang mencakup rekonstruksi dan rehabilitasi.
Dalam APBN 2026, anggaran khusus akan dialokasikan untuk pemulihan setelah bencana.
“Berkenaan dengan proses pemulihan, rehabilitasi, maupun rekonstruksi dan pemulihan kembali seluruh fasilitas-fasilitas umum, itu ada alokasi di luar dana siap pakai. Artinya ada alokasi dari APBN tersendiri,” ujar Prasetyo.
Prasetyo menyatakan bahwa pemerintah dapat melakukan penyesuaian APBN jika diperlukan.
“Kalau pun kemudian ada perkembangan atau ada perubahan-perubahan, tentunya sudah diatur di dalam sebuah mekanisme di mana memang Bapak Presiden diberikan ruang juga di dalam APBN pada saat pelaksanaannya, mungkin terjadi penyesuaian-penyesuaian,” ujar Prasetyo.
