Dilaporkan bahwa terdapat sebanyak 20 korban hilang dalam peristiwa tanah longsor yang melanda Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, yang sampai saat ini masih dicari oleh tim SAR gabungan.
Sampai dengan hari Jumat, 30 Januari 2026, tim SAR gabungan diketahui berhasil mengevakuasi 60 jenazah korban terdampak bencana longsor di wilayah tersebut.
Mengutip Tempo.co, Mohammad Syafii, selaku Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, mengungkapkan bahwa dari sejumlah jenazah yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan, sebanyak 44 di antaranya telah diidentifikasi serta sudah dipulangkan kembali ke pihak keluarga.

“Operasi SAR akan terus dilanjutkan selama masa Status Tanggap Darurat 14 hari, dengan dukungan personel, peralatan darat dan udara, serta koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh korban dapat ditemukan,” kata Syafii melalui keterangan tertulis, hari Jumat, dilansir dari Tempo.co.
Dikabarkan bahwa pihak Basarnas juga telah menghadirkan dukungan sarana tambahan yakni dua alat berat berjenis excavator PC 200 yang bertujuan untuk mempercepat proses pencarian korban.
Rencananya, dua unit alat berat tambahan itu bakal digunakan untuk membuka serta menggeser berbagai material longsoran di sejumlah area strategis.
Diketahui bahwa sebelumnya, Dedi Mulyadi, selaku Gubernur Jawa Barat, memiliki rencana untuk kembali menghutankan sejumlah area yang telah terkena dampak longsor Cisarua.
Dedi menjelaskan bahwa pihaknya bakal kembali menghutankan sejumlah area terdampak itu pada saat proses penanganan korban longsor telah selesai dilakukan.
“Untuk musibah Cisarua sudah jelas. Yang meninggal kita santuni Rp 25 juta terhadap ahli warisnya, rumah-rumahnya akan kita relokasi, biaya hidup dua bulan sudah kita berikan,” kata Dedi, dalam laman Tempo.co.
Dinukil dari Tempo.co, Dedi menyatakan bahwa wilayah tersebut memiliki risiko tinggi mengalami peristiwa longsor karena kontur daerahnya yang berupa perbukitan, serta keberadaan sejumlah perkebunan sayur.
“Daerah di sini dihutankan saja. Warga di sini direlokasi karena potensi longsor tinggi,” kata Dedi, dalam laman Antara, dikutip dari Tempo.co.
Pemerintah Provinsi atau Pemprov Jawa Barat dikabarkan juga telah memberikan bantuan sebesar Rp 10 juta per kepala keluarga untuk biaya kontrak rumah serta kebutuhan sehari-hari.






