0
0 Menurut Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sementara selama Idul Fitri 2026 dapat menghemat hingga sekitar Rp 5 triliun.
“Tentu saja (hemat anggaran). Yaitu kurang lebih sekitar Rp 5 triliun ya,” kata Dadan ditemui di Gedung Kejagung, Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Ia mengatakan bahwa selama libur Lebaran, program MBG tidak akan diberikan kepada siswa sekolah sejak 13 Maret 2026.
Sementara itu, pada 17 Maret 2026, penyaluran untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita berakhir.
“Setelah itu kita akan merayakan Idul Fitri dan program Makan Bergizi akan kembali operasional tanggal 31 Maret,” ujarnya.
Dadan menyatakan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan merupakan tanggapan terhadap perubahan ekonomi global yang berdampak pada keuangan nasional.
Dia juga menyatakan bahwa BGN sedang melakukan penghitungan ulang untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran.
Saat ini, anggaran BGN sebesar Rp 268 triliun, dengan dana cadangan (standby) sebesar Rp 67 triliun.
BGN, bagaimanapun, berusaha memaksimalkan pengeluaran anggaran utama tanpa menggunakan dana cadangan terlebih dahulu.
“Tentu saja kita harus efektifkan anggaran yang ada agar tidak disalahgunakan, itu yang pertama ya. Yang kedua, kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih efektif dan mengurangi penggunaan anggaran,” kata Dadan.
BGN meningkatkan efisiensi dan meningkatkan kontrol atas penggunaan anggaran program MBG.
Ini dilakukan karena sekitar 93 persen anggaran BGN diberikan secara langsung ke satuan pelayanan lokal.
Adadan menyatakan bahwa pengawasan dilakukan secara berlapis, mulai dari internal BGN, audit oleh BPKP, hingga melibatkan Kejaksaan Agung untuk pengawasan lebih lanjut di lapangan.
Selain itu, BGN membuka kanal untuk pengaduan publik melalui “Sahabat Gizi 127”, yang beroperasi 24 jam sehari, di mana laporan tentang kegagalan program dapat diterima.
Sebaliknya, Dadan mengatakan bahwa banyak fasilitas masih ditutup sementara karena tidak memenuhi persyaratan.
“Ada 62 SPPG yang kami tutup sementara karena tidak sesuai di dalam memberikan menu. Ya, baik menu minimalis maupun menu yang kurang baik. Itu 62 SPPG yang selama Ramadhan ini kita tutup dulu sementara,” ujar dia.
Meskipun demikian, ia menyatakan bahwa jumlah ini hanyalah sebagian kecil dari lebih dari 25.000 SPPG yang saat ini beroperasi di seluruh Indonesia.
BGN berharap langkah-langkah efisiensi dan penguatan pengawasan ini akan memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan.
