0
0 Sejumlah langkah darurat untuk menghemat persediaan bahan bakar minyak atau BBM diketahui mulai diberlakukan oleh Pemerintah Sri Lanka akibat terjadinya perang antara Iran dengan Israel.
Berdasarkan informasi BBC yang dikutip dari NDTV dalam laman Tempo.co, dari sejumlah langkah darurat yang diberlakukan oleh Pemerintah Sri Lanka, salah satu di antaranya adalah mulai menerapkan sistem kerja empat hari dalam seminggu.
Penerapan kebijakan tersebut dikabarkan bakal berlaku untuk seluruh lembaga publik yang berada di sejumlah sektor.
Dilaporkan bahwa krisis energi global yang tengah terjadi ini diakibatkan oleh ditutupnya Selat Hormuz oleh pihak Iran.
“Kami harus bersiap menghadapi yang terburuk, tetapi berharap yang terbaik,” kata Presiden Anura Kumara Dissanayake ketika menghadiri rapat darurat dengan para pejabat, hari Senin, 16 Maret 2026 lalu, dilansir dari Tempo.co.
Selain itu, penerapan sistem kerja empat hari dalam seminggu ini juga bakal diberlakukan untuk sejumlah lembaga pendidikan, meliputi di antaranya yaitu sekolah serta universitas.
Walaupun begitu, sejumlah layanan penting seperti kesehatan, pelabuhan, hingga operasi darurat tetap bakal berlangsung normal.
Selain penerapan sistem kerja empat hari dalam seminggu, Sri Lanka juga mulai menerapkan langkah penghematan BBM lainnya, seperti dorongan agar dapat memberlakukan sistem kerja jarak jauh jika memungkinkan serta menekan sejumlah organisasi sektor publik maupun swasta untuk mengadopsi aksi hemat energi.
“Kami juga meminta sektor swasta mengikuti langkah tersebut dan menetapkan setiap hari Rabu sebagai hari libur mulai sekarang,” kata Prabath Chandrakeerthi, komisaris jenderal layanan penting, kepada wartawan, dalam laman Tempo.co.
Dinukil dari Tempo.co, penutupan Selat Hormuz yang dilakukan oleh Iran ini telah mengakibatkan krisis BBM di sejumlah negara.
Ketegangan geopolitik serta eskalasi konflik yang tengah terjadi di wilayah tersebut telah mengganggu rantai persediaan, mendorong kenaikan harga minyak global, hingga menciptakan ketidakpastian untuk berbagai negara yang memiliki ketergantungan pada produk impor.
