0
0 Pada hari Selasa, Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memberikan pengakuan bahwa dirinya tidak bersalah atas 34 dakwaan kejahatan pemalsuan catatan bisnis yang berhubungan dengan adanya tuduhan bahwa ia telah berperan dalam pembayaran uang tutup mulut pada saat menjelang akhir kampanye kepresidenannya di tahun 2016.
Hal tersebut menjadi kali pertamanya seorang mantan presiden harus mengaku bersalah atas tuduhan kriminal.
Dilansir dari NBCNews.com, gugatan itu dibacakan di hadapan Hakim Juan Merchan, dalam sebuah persidangan yang digelar di pengadilan pidana di Manhattan, Amerika Serikat. Di dalam ruang sidang, Trump didampingi oleh pengacara-pengacaranya pada saat jaksa penuntut tengah menguraikan kasus mereka.
Trump dituduh telah melakukan pembayaran secara rahasia dan ilegal untuk mempengaruhi pemilu pada tahun 2016, dan terancam mendapatkan hukuman maksimal empat tahun penjara apabila terbukti bersalah. Pada saat dirinya ditanya terkait pembelaannya, Trump memberikan jawaban, “Tidak bersalah.”
Chris Conroy, selaku jaksa penuntut, mengungkapkan kepada pengadilan bahwa Trump terlibat dalam “konspirasi ilegal” agar membantu kampanyenya dan “merusak pemilu.”
Pernyataan fakta yang telah dirapikan oleh jaksa penuntut bersama dengan gugatan menyampaikan bahwa Trump “berulang kali dan secara curang memalsukan catatan bisnis New York untuk menyembunyikan tindakan kriminal yang menyembunyikan informasi yang merusak dari masyarakat pemilih selama pemilihan presiden 2016.”
Surat gugatan itu mengungkapkan nama tiga orang yang menerima pembayaran uang tutup mulut, yaitu bintang film dewasa, Stormy Daniels, model majalah Playboy, Karen McDougal, serta seorang mantan penjaga pintu Trump Tower.
Dikabarkan bahwa Daniels dibayar sebesar Rp 1,9 miliar oleh Michael Cohen, yang merupakan mantan pengacara Trump, sedangkan McDougal dan penjaga pintu Trump Tower masing-masing dibayar sekitar Rp 2,2 miliar dan Rp 447,8 juta oleh penerbit National Enquirer, AMI.
Surat gugatan tersebut juga menyampaikan bahwa catatan palsu yang ditandatangani oleh Trump semuanya dibuat pada tahun 2017, pada saat Trump masih menjabat sebagai presiden.
Alvin Bragg, selaku Jaksa Wilayah Manhattan, menyatakan kepada wartawan bahwa pernyataan palsu itu “dibuat untuk menutupi kejahatan lainny,” termasuk di antaranya adalah pelanggaran undang-undang pemilu New York dan batas dana kampanye federal.
