0
0 PDI-P mengaskan bahwa pihaknya melarang Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan kegiatan atau menduduki jabatan apa pun atas nama partai.
Larangan ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 tentang dikeluarnya Joko Widodo dari keanggotaan PDI-P.
“Melarang Saudara tersebut di atas pada diktum 1 untuk tidak melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apa pun yang mengatasnamakan PDI-P,” kata Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Komarudin, Senin (16/12/2024).
Bersamaan dengan pemecatan tersebut, Kommaruddin menegaskan DPP PDI-P tidak lagi bertanggung jawab atas apa yang dilakukan Jokowi ke depannya.
“Pada saat surat pemberhentan ini diterbitkan, DPP PDI-P tidak mempunyai hubungan dan tidak bertanggung jawab asta segala perbuatan yang dilakukan Jokowi,”ujar Kommarudin.
Komarrudin menambahkan, larangan tersebut juga berlaku bagi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan calon Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang juga dicopot dari PDI-P.
Surat pemecatan mereka, dengan nomor SK 1650/KPTS/DPP/XII/2024 dan 1651/KPTS/DPP/XII/2024, dikeluarkan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto – Ditandatangani oleh Kristiyanto.
“DPP-PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan ini pada kongres yang akan datang. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaiki sebagaimana mestinya,” katanya.
