0
0 Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding Mengatakan, sebagian besar peristiwa kekerasan terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang merupakan PMI ilegal terjadi di Arab Saudi.
Malaysia berada di posisi kedua. Karding menekankan bahwa pemerintah Indonesia akan melakukan dialog dengan pemerintah lain untuk memperkuat perlindungan warga negara Indonesia.
“Kasus paling banyak itu memang di Arab Saudi, tapi Arab Saudi kan kita moratorium ya,” ujar Karding di Shelter PMI, Tangerang, Kamis (26/12/2024).
“Yang kedua Malaysia, itu kasus paling banyak. Tetap kita akan perbaiki sistemnya, kita akan berdialog dengan pemerintah setempat, supaya perlindungan warga negara kita yang di sana juga semakin baik,” sambungnya.
Karding kemudian mengatakan, proses resmi harus terus berjuang secara besar-besaran atas berulangnya kasus kepergian ilegal PMI dari negara tersebut.
Diantaranya adalah Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPMI, dan Kementerian Tenaga Kerja.
Selain itu, Karding juga mendorong calon PMI untuk memberikan pelayanan yang tepat agar tidak mengambil jalur ilegal.
“Kita sekarang sedang bekerja sama dengan seluruh pemerintah desa, pemerintah pemda, dan juga gubernur untuk mensosialisasikan itu,” tutur Karding.
Sementara itu, Karding mengungkapkan bahwa 90 hingga 95 persen PMI ilegal diperlakukan tidak adil di luar negeri.
Dia menekankan bahwa PMI harus meninggalkan negara itu secara sah untuk memastikan keselamatan mereka di luar negeri.
“Kalau menurut data yang kami lihat, rata-rata yang kena masalah itu yang tidak prosedural, 90-95 persen itu yang kena eksploitasi, kena macem-macem itu, perlakuan tidak adil, human trafficking, itu rata-rata unprocedural,” imbuhnya.
