0
0 KPK membahas integritas di dunia pendidikan. Tiga kasus besar dugaan korupsi pendidikan berhasil diselesaikan sepanjang 2022 saja.
Empat modus utama yang paling umum terjadi adalah penyelewengan anggaran, korupsi dalam pembangunan infrastruktur, suap dalam penerimaan siswa atau mahasiswa baru, dan pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan.
Data Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan tahun 2023 menunjukkan bahwa ada banyak masalah dengan integritas di dunia pendidikan. Salah satunya adalah bahwa 65% sekolah terus memberikan hadiah kepada guru pada hari raya atau kenaikan kelas, yang dapat menjadi praktik gratifikasi.
Masalah lain adalah:
Kejujuran akademik. Sebanyak 43% siswa dan 58% siswa mengaku pernah menyontek, dan guru masih melakukan plagiarisme.
Ketidakdisiplinan Akademik: Sebanyak 45% siswa dan 84% siswa mengaku pernah terlambat ke sekolah atau kampus, dan sebanyak 43% guru mengaku tidak pernah menghadiri siswa tanpa alasan yang jelas.
Pengadaan Barang dan Jasa: 26% lembaga pendidikan dan 68% lembaga pendidikan menyatakan bahwa ada campur tangan pribadi dalam pemilihan vendor pengadaan barang dan jasa.
Di tahun 2023, SPI Pendidikan mencatatkan nilai integritas rata-rata 73,7 poin di seluruh negeri; meskipun nilai ini tinggi, angka ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam menerapkan pendidikan antikorupsi.
Gandeng 6 Meningkatkan Integritas Kementerian
KPK menggandeng enam kementerian untuk meningkatkan kurikulum mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi untuk memperkuat integritas di sektor pendidikan.
Mereka terdiri dari enam kementerian: Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; Kementerian Dalam Negeri; dan Kementerian PPN/Bappenas.
Sinergi ini dilaksanakan pada kegiatan High Level Meeting bertajuk “Kolaborasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi” yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (14/2).
Menurut Setyo Budiyanto, ketua Komisi Korupsi, memerangi korupsi di sektor pendidikan membutuhkan dukungan dari semua pihak, terutama dari kementerian dan lembaga yang relevan.
“Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga melalui pendidikan dan pencegahan. Pendidikan menjadi kunci utama dalam membangun budaya antikorupsi sejak dini, dan pemerintah kini harus semakin fokus pada perbaikan pendidikan di berbagai levelnya, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas dan integritas di sektor ini,” ujar Setyo.
Meskipun integritas sektor pendidikan di Indonesia relatif tinggi, kata Wawan Wardiana, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, implementasi Pendidikan Antikorupsi (PAK) masih menghadapi tantangan. Ini termasuk ketidaksesuaian kebijakan, kurangnya peraturan payung, kurangnya standar kompetensi guru, dan kurangnya pemantauan dan evaluasi karena kekurangan anggaran, sumber daya manusia, dan data.
“KPK terus berkomitmen untuk berkolaborasi demi mengimplementasikan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi melalui sembilan nilai utama (jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras). Hingga saat ini, 83% daerah telah memiliki regulasi terkait pendidikan antikorupsi,” jelas Wawan.
Melalui kerja sama ini, KPK berharap kesadaran akan bahaya korupsi semakin meningkat di kalangan siswa, guru, dan seluruh masyarakat. Dengan demikian, sektor pendidikan akan terbebas dari praktik korupsi dan dapat mencetak generasi yang bermoral dan berkontribusi positif untuk pembangunan bangsa.
“Pendidikan adalah investasi bagi masa depan, dan kita semua memiliki peran dalam memastikan bahwa generasi mendatang tumbuh dengan nilai-nilai antikorupsi yang kuat,” kata Wawan.
Dengan menyediakan lebih dari 700 referensi pembelajaran antikorupsi, Kemendikdasmen sangat mendukung program KPK, kata Suharti, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen. Kemendikdasmen juga berusaha meningkatkan pemanfaatan program oleh pendidik melalui integrasi dalam platform pembelajaran dan meningkatkan standar kompetensi pengajar.
“Ini tinggal memperkuat bagaimana materi-materi tersebut betul-betul bisa digunakan oleh guru untuk proses pembelajaran,” jelas Suharti.
Sebaliknya, Lindung Saut Maruli Sirait, Inspektur I Kemendiktisaintek, menunjukkan bahwa perilaku koruptif terus terjadi di perguruan tinggi swasta, terutama yang berkaitan dengan penerimaan KIP. Untuk menindaklanjuti pelanggaran ini, Kemendiktisaintek mencabut delapan izin perguruan tinggi swasta pada tahun 2024.
“Banyak sasaran-sasaran yang tidak tepat, apalagi ada kampus-kampus yang proses pendidikannya tidak berjalan tapi tetap menerima KIP. Sehingga pendidikan antikorupsi ini menjadi penting untuk terus diperkuat di sektor pendidikan,” tutur Lindung.
Setuju dengan Poin Tindak Lanjut
Dalam pertemuan ini, disepakati beberapa langkah strategis untuk meningkatkan kerja sama dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi.
Regulasi: Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Nota Kesepahaman (MoU) baru disusun untuk mengatur pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi (PAK) di berbagai jenjang pendidikan.
Implementasi: PAK harus dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah; membuat standar materi PAK untuk guru, orang tua, dan siswa; dan menyesuaikan sembilan nilai antikorupsi dengan nilai karakter bangsa.
Monitoring dan Evaluasi (Monev): Menciptakan koneksi sistem dan data antara KPK dan kementerian terkait, dan menetapkan indikator PAK dalam Pusat Pengawasan Pencegahan.
