Jaga Ketersediaan Pangan, Menkeu Keluarkan Anggaran Sebesar Rp 16,6 T ke Perum Bulog

Menkeu secara resmi telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 16,6 triliun untuk perum Bulog. (Source: Biro KLI Kemenkeu/M Aqilnaufal Chiewomo)
0 0
Read Time:1 Minute, 33 Second

Sri Mulyani Indrawati, selaku Menteri Keuangan, secara resmi telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 16,6 triliun untuk Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau perum Bulog.

Dikabarkan bahwa hal tersebut adalah tindak lanjut dari rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto yang telah diselenggarakan pada awal tahun dengan tujuan untuk menjaga ketersediaan pangan menjelang hari raya Idulfitri.

Menkeu menyebut Bulog memiliki peran penting dalam upaya untuk menjaga ketahanan pangan nasional. (Source: Medcom.id)

Sri Mulyani juga diketahui telah memublikasikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2025 yang menunjuk Perum Bulog sebagai pengelola Cadangan Beras Pemerintah atau CBP, sebagai bagian dari kebijakan tersebut.

Dilansir dari tempo.co, Menteri Keuangan itu mengungkapkan bahwa Bulog memiliki peran penting dalam upaya untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

“Rp16,6 triliun dari APBN dalam bentuk investasi ke Bulog untuk membeli beras atau gabah dari petani dalam negeri pada tingkat harga yang telah ditetapkan sekaligus untuk menjaga cadangan beras pemerintah,” ujarnya lewat keterangan resmi, Selasa, 11 Maret 2025, dikutip dari tempo.co.

Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah terus memastikan terkait ketersediaan pangan nasional menjelang Lebaran, melalui kebijakan strategis yang berpihak terhadap kesejahteraan para petani serta stabilitas harga beras untuk masyarakat.

Dilaporkan bahwa presiden sebelumnya telah memberikan instruksi agar perseidaan pangan tetap mencukupi dan harga beras serta gabah yang berada di tingkat petani maupun konsumen dapat terjaga.

Sri Mulyani menjelaskan kembali arahan yang telah diberikan oleh presiden agar Bulog dapat mengelola dana investasi tersebut dengan baik, secara tepat, profesional, serta bebas korupsi.

Kemudian dapat digunakan agar dapat menjamin kesejahteraan para petani dan juga menjaga ketersediaan maupun keterjangkauan harga pangan nasional.

Diketahui bahwa dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan dapat memberikan peningkatan terhadap kesejahteraan para petani seiring dengan stabilitas dari harga beras yang beredar di pasar.

Sri Mulyani juga menyatakan bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk memperkuat ketahanan dari pangan nasional melalui sinergi yang dilakukan antara sejumlah pihak terkait dalam pengelolaan cadangan beras.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Visited 1 times, 1 visit(s) today