0
0 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, telah mengatakan bahwa PUPR dan badan usaha jalan tol (BUJT) sedang melaksanakan proyek strategis nasional (PSN) Jalan Tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulonprogo untuk meningkatkan aktivitas serta mengurangi kemacetan di Jawa Tengah.
Oleh karena itu, Basuki menyatakan pembangunan tol itu merupakan ada proyek super prioritas dalam tingkatkan konektivitas di kawasan segitiga emas Joglosemar (Jogja-Solo-Semarang).
Ia mengharapkan jalan tol dapat meningkatkan ekonomi regional di Jawa Tengah dan Yogyakarta, untuk mengingat bahwa Pulau Jawa adalah pulau dengan kontribusi PDB terbesar di Indonesia.
“Tol ini sudah lama ditunggu oleh masyarakat karena lebih dari 25 ribu, setiap harinya melewati Solo-Jogja.
Sehingga sudah crowded bahkan di periode tertentu sangat macet. secepatnya selesaikan agar lalu lintas lebih lancar lagi, “ujar Basuki dalam keterangan tertulis, Selasa (28/2/2023).
Basuki mengatakan, Jalan Tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulonprogo sepanjang 96,57 km yaitu terdiri 3 seksi, seksi 1 paket 1.1 ruas Kartasura-Klaten 22,3 km, seksi 1 paket 1.2 ruas Klaten-Purwomartani 20,08 km.
Namun, seksi 2 paket 2.1 ruas Purwomartani-Monjali 9,43 km, seksi 2 paket 2.2 ruas Monjali-Gamping 14 km, seksi 3 paket 3.1 ruas Gamping-Wates 17,45 km, dan seksi 3 paket 3.2 ruas Wates-Purworejo 13,32 km.
Maka dari itu, dilakukan adanya pembebasan lahan serta pekerjaan konstruksi pada seksi 1. “membebaskan lahan hingga Klaten sudah mencapai 94,06%, akan selesai pada akhir triwulan 2023.
Misalnya tanah selesai, maka akan ada progres fisik di bulan Desember 2023,”ujarnya. Basuki katakan bahwa, seksi 1 tepatnya sekitar 6 km dari interchange Kartasura ke arah Klaten ditargetkan dapat fungsional sebagai jalur Lebaran 2023.
Tidak hanya itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sudah mengatakan, total investasi untuk jalan Tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulonprogo mencapai sebesar Rp27,48 triliun.
Dengan itu, ada biaya pembebasan lahannya sudah mencapai Rp5,902 triliun bersumber dari APBN. “Masyarakat yang tanahnya sudah dibebaskan untuk mendapatkan ganti untung sesuai dengan hasil negosiasi.
Sehingga masyarakat akan tetap dapatkan keuntungan, demi proyek nasional yang berdampak pasti akan lebih besar bagi perekonomian masyarakat di wilayah tersebut.” ujar Sri Mulyani.
