0
0 Pengamat Politik Rocky Gerung mengatakan undang-undang maupun aturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja sebagai regulasi paling busuk di Asia dan Pasifik. Hal itu disampaikan oleh Rocky saat mengikuti demo menolak Perrpu Cipta Kerja di depan gedung DPR RI bersama buruh, petani, dan mahasiswa pada hari Selasa (28/2/2023).
“Itu Undang-Undang paling busuk di Asia Pasifik, jadi dibuang saja. Karena itu kita mau dibatalkan,” kata Rocky usai memberikan orasi di atas mobil komando, Selasa.
Oleh karena itu, Rocky melihat bahwa demo terkait penolakan Perppu Cipta Kerja saat ini disampaikan bukan hanya sekadar menuntut hak-hak buruh atau petani, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.
“Maka dari itu, aksi ini bukan sekedar untuk menuntut hak-hak buruh, tetapi menuntut hak rakyat Indonesia,”pungkasnya.
Para sejumlah elemen masyarakat mengatasnamakan Gerakan Ultimatum Rakyat serta Protes Rakyat Indonesia yang dimana untuk menggelar aksi demo di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat pada hari Selasa (28/2/2023).
Unjuk rasa tersebut akan diikuti oleh para gabungan kelompok buruh, petani, mahasiswa digelar dalam rangka menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja.
Hingga 10.000 orang dari berbagai elemen masyarakat diperkirakan akan mengikuti unjuk rasa di depan gedung parlemen hari ini. “Harus diketahui bahwa Perppu Cipta Kerja telah mengancam berbagai sektor kehidupan rakyat, mulai dari buruh, mahasiswa dan masyarakat rentan di wilayah perkotaan,” kata Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika saat dikonfirmasi, Selasa.
Tidak hanya itu, Dewi mengatakan Perppu Cipta Kerja secara pasti akan mengancam kesejahteraan petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan di wilayah pedesaan dan pelosok negeri.
Berikut 10 tuntutan massa aksi Gerakan Ultimatum Rakyat dan Protes Rakyat Indonesia:
- Presiden RI segera mencabut Perpu Cipta Kerja.
- DPR RI Menolak Perppu Cipta Kerja yang telah diterbitkan Presiden.
- Presiden dan DPR RI segera hentikan segala bentuk pengkhianatan dan pembangkangan terhadap Konstitusi.
- Cabut seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi.
- Hapus sistem kerja kontrak, alih daya, sistem magang dan stop politik upah murah serta berlakukan upah sesuai kualitas hidup layak.
- Hentikan liberalisasi agraria, pangan dan perampasan tanah, tolak bank tanah serta jalankan reforma agraria sejati sebagai basis pembangunan nasional.
- Wujudkan kebebasan akademik, pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis di segala jenjang.
- Hentikan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat di semua sektor.
- Berikan perlindungan dan jaminan kepastian kerja bagi pekerja Non-PNS (Penyuluh KB, Guru Honorer, Pekerja Perikanan dan Kelautan), pengemudi ojek online, dan lain lain.
- Segera terbitkan dan sahkan seluruh peraturan perundang-undangan yang melindungi hak rakyat (RUU PPRT, Perlindungan Pekerja Transportasi-Ojek Online dan RUU Masyarakat Adat).
