Paduka Yang Mulia Teungku Malik Mahmud Al Haythar, yang merupakan Wali Naggroe Aceh, penuhi undangan dari Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia, yang dimana Tgk Malik Mahmud melihat beberapa peluang kerja sama terkait perlindungan heritage dan pendidikan, selama empat hari terakhir.
Dilansir dari Kumparan.com, salah satu pertemuan yang Tgk Malik Mahmud lakukan adalah bertemu dengan Chairman of the Committee for the Protection of Cultural Heritage Sites of The Republic of Tatarstan, Ivan Gushin Nikolayevich.
M. Nasir Syamaun, selaku Kabag Humas dan Kerja sama Wali Naggroe, secara langsung mendampingi Wali Naggroe pada saat melakukan kunjungan ke Rusia. Selain M. Nasir, diketahui juga ada Muzakir Manaf, selaku Ketua Umum Partai Aceh, Kamaruddin Abu Bakar, selaku Staf Khusus Wali Nanggroe, dan Dr. M. Raviq, yang mendampingi Wali Nanggroe.
Menurut keterangan dari M. Nasir, mengutip Kumparan.com pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, mengatakan bahwa, “upaya kerja sama dalam hal perlindungan heritage bersama dengan Tatarstan dilakukan karena negara bagian dari Rusia yang mayoritas penduduknya umat muslim tersebut memiliki banyak heritage, atau peninggalan sejarah dan budaya, yang masuk ke dalam daftar situs warisan UNESCO.”
Di awal pertemuannya dengan Ivan, Wali Nanggroe menceritakan sedikit terakit sejarah Aceh, dimulai dari kedatangan Portugis, Belanda, Jepang, serta konflik bersenjata dengan Pemerintah Republik Indonesia, hingga peristiwa tsunami Aceh di tahun 2004.

Dengan sejarah panjang, dan keanekaragaman budaya yang ada, dapat disimpulkan bahwa Aceh memiliki banyak peninggalan sejarah dan kebudayaan yang melimpah, tetapi, akibat perang dan bencana tsunami, banyak dari peninggalan sejarah itu hancur bahkan hilang.
Wali Nanggroe mengatakan, “Tatarstan sangat baik dalam menjaga heritage, kami berharap bisa mempelajari bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di sini.”
Wali Nanggroe juga mengungkapkan kepada Ivan bahwa di Aceh masih sangat kurang tenaga ahli yang bergerak di bidang perlindungan maupun restorasi heritage, dan dikarenakan hal tersebut, beliau menyebutkan keinginannya untuk mengirim para pelajar ke Tatarstan atau memberikan undangan kepada para ahli agar bisa datang ke Aceh.
Ivan memberikan tanggapan terhadap pernyataan dari Wali Nanggroe dengan mengatakan bahwa pada tahun 2021 lalu, Tatarstan telah memperingati 1.100 tahun kedatangan Islam, dan diketahui bahwa terdapat lebih dari 5.000 objek peninggalan sejarah, dan 3.000 di antaranya adalah peninggalan sejarah arkeolog.
Agar dapat melindungi dan merestorasi peninggalan sejarah yang ada, pihak Pemerintah Tatarstan membentuk sebuah komite, dan Tatatrstan juga memiliki Institute Arkeologi yang di dalamnya terdapat sekitar 60 orang ahli di bidangnya masing-masing. Ivan menyampaikan, “sama seperti Aceh, kita juga memiliki masa-masa sulit, yaitu ketika Soviet Union dan perang dunia kedua, kita telah kehilangan banyak sekali peninggalan bersejarah.”
Untuk merestorasi situs-situs peninggalan bersejarah yang telah hancur, Pemerintah Tatarstan menerapkan aturan ketat, dimana hanya perusahaan yang sudah memiliki lisensi yang boleh merestorasi warisan sejarah. Ivan menegaskan bahwa, “sangat sulit untuk bisa mendapatkan lisensi itu.”






