0
0 Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mencabut beberapa kebijakan, seperti memoratorium kunjungan kerja ke luar negeri dan tunjangan besar bagi anggota dewan.
Ini disampaikan Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025), setelah bertemu dengan pimpinan MPR, DPR, DPD, dan ketua umum partai politik.
“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo, Minggu.
Selain itu, Prabowo menyatakan bahwa para ketua umum partai politik akan mengambil tindakan tegas terhadap beberapa anggota DPR yang pernyataannya menimbulkan kontroversi.
Ia berpendapat bahwa sikap ini mencerminkan keinginan murni masyarakat.
“Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” kata Prabowo.
Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan B Najamudin, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia akan hadir pada pertemuan siang ini.
Mereka adalah Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Edhie Baskoro Yudhoyono, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, dan Muhammad Kholid, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera.
DPR telah menjadi perhatian publik karena memberikan tunjangan rumah senilai Rp 50 juta per bulan kepada setiap anggota.
Kunjungan ke luar negeri juga menarik perhatian anggota DPR.
Jumlah tunjangan anggota DPR ini menyebabkan demonstrasi di beberapa tempat, yang kemudian berkembang menjadi kericuhan dalam beberapa waktu terakhir.
