0
0 Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk mendorong tindakan konkret ASEAN untuk menyelesaikan berbagai krisis di wilayah, termasuk yang terjadi di Myanmar.
Prabowo juga meminta ASEAN memastikan bahwa pelaksanaan pemilu di Myanmar akan transparan dan akuntabel pada akhir tahun 2025 mendatang.
Hal ini disampaikan Prabowo pada sesi retret Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC) di Malaysia pada hari Minggu, 26 Oktober 2025.
Prabowo kemudian menyatakan bahwa negara-negara tetangga masih mengalami krisis.
“Krisis di sekitar kita terus menguji tekad kita, di kawasan kita, dan di antara sahabat-sahabat kita. Situasi di Myanmar masih menjadi keprihatinan yang mendalam. Kami mencermati perkembangan terkini, termasuk rencana penyelenggaraan pemilu pada Desember 2025,” ucap Prabowo, dalam keterangannya, Senin (27/10/2025).
Prabowo menyatakan bahwa ASEAN harus memastikan bahwa demokrasi dan transparansi dijunjung tinggi di Myanmar selama proses politik.
Prabowo juga menyarankan agar ASEAN mempertimbangkan untuk mengirimkan tim pengamat untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang adil.
“Utusan Khusus Ketua ASEAN dapat terus melibatkan semua pemangku kepentingan terkait, dan pada waktu yang tepat, ASEAN dapat mempertimbangkan untuk mengirimkan tim pengamat guna membantu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses demokrasi,” tutur dia.
Selanjutnya, Prabowo menekankan pelaksanaan konsensus lima poin yang terbatas, yang telah dicapai hampir lima tahun yang lalu.
Menjelang pemilu di Myanmar, Prabowo menekankan bahwa konsensus lima poin harus tetap menjadi acuan utama untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di negara itu.
“Kita harus terus menyerukan gencatan senjata untuk menciptakan ruang yang diperlukan bagi dialog yang bermakna. Indonesia siap mendukung Ketua ASEAN dalam melibatkan semua pihak menuju proses yang benar-benar inklusif,” kata Prabowo.
Prabowo juga mempertanyakan eskalasi konflik antara Thailand dan Kamboja, selain masalah Myanmar.
Dia menyatakan bahwa ketidaksepakatan yang tidak segera diselesaikan dapat mengganggu dan mengancam stabilitas kawasan ASEAN.
“Saya mengapresiasi kepemimpinan Perdana Menteri Anwar dalam memfasilitasi dialog dan gencatan senjata. Kami mendesak kedua belah pihak untuk menyelesaikan perbedaan mereka dengan semangat ASEAN, sebagai satu keluarga,” imbuh dia.
