0
0 Di Kantor Kementerian Dalam Negeri RI, Kamis (15/1/2026), sejumlah gubernur dari tiga wilayah Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menghadiri rapat secara langsung.
Mereka hadir untuk membahas bagaimana menangani bencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025, yang menghancurkan ekonomi, menewaskan orang, dan menempatkan daerah di bawah tekanan finansial yang signifikan.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyoroti masalah keuangan daerah saat membuka pertemuan. Ia menyatakan bahwa, setelah pengalihan anggaran sebesar Rp 430 miliar untuk penanganan bencana, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut telah merosot.
“Mohon izin Pak, mungkin angka Rp 430 miliar ini bisa lebih kami besarkan (ditambah anggarannya) kalau memungkinkan,” katanya dalam rapat yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Bobby juga meminta agar transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat terus dipertahankan. Ini akan memungkinkan Sumut menerima TKD penuh seperti yang dilakukan sebelum kebijakan efisiensi. Untuk memberikan pelayanan publik, 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara membutuhkan anggaran yang cukup.
Ia menyatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota mengalami kerugian finansial yang signifikan sebagai akibat dari pengalihan anggaran setelah bencana.
Lebih dari 275 miliar rupiah telah digunakan untuk perbaikan infrastruktur, 21 miliar rupiah untuk pemulihan pendidikan, dan 110 miliar rupiah untuk bantuan pemulihan fasilitas kesehatan.
Sumatera Barat: TKD tidak dikurangi
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah juga mengatakan hal yang sama, meminta agar dana TKD tidak dipotong karena penanganan bencana di Sumatera Barat membutuhkan dana yang besar.
“Memang benar bahwasanya penanganan bencana di Sumatera ini adalah penanganan dari Pusat. Maka oleh sebab itu, harapan kami dukungan dana juga dari pusat, yang pertama adalah dana TKD kami ini perlu dikembalikan (seperti sebelum efisiensi),” kata Mahyeldi.
Selain itu, ia menyarankan agar anggaran untuk pemulihan rumah warga yang terdampak bencana diberikan dengan pagu anggaran yang sama seperti yang saat ini diberikan oleh BNPB dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“Harga rumah rusak berat dengan BNPB berbeda dengan Kementerian Perumahan Permukiman. Nilai besaran jumlah yang akan dibiayai berbeda. Maka oleh sebab itu, kalau bisa disamakan saja, Pak,” ujar Mahyeldi.
“Mungkin diambil saja data dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pak. Supaya sama semuanya, nanti beda menteri, beda harga. Ini kan juga repot dijawab nanti di lapangan,” tambahnya.
Aceh kewalahan
Karena Aceh tidak mengalami pemotongan TKD, aspirasi berbeda datang dari Aceh, yang dipimpin oleh Muzakir Manaf, juga dikenal sebagai Mualem. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan TKD secara penuh untuk Aceh sebagai wilayah yang paling terdampak dari bencana Sumatera.
Namun, akibat banjir, lebih dari 50.000 hektare sawah tertutup oleh endapan lumpur, menyebabkan Mualem terus menghadapi masalah, terutama terkait produktivitas pangan dan pencetakan sawah baru.
“Kalau ini tidak kami benahi, sudah pasti angka pencaharian dan kemiskinan akan bertambah, Pak,” ujar dia.
Selain sawah, infrastruktur yang menghubungkan masyarakat seperti jalan dan jembatan masih belum sepenuhnya diperbaiki. Keseluruhan proyek baru mencapai 60% dan masih dalam proses.
“Sedangkan jembatan-jembatan di melalui kecamatan, antar kecamatan, antar desa ini masih belum tersentuh, Pak,” ungkap dia.
Rakit masih digunakan untuk menyeberang di beberapa kabupaten, seperti Aceh Timur dan Aceh Utara, termasuk warga dan siswa sekolah.
“Kemudian, mohon kebijakan Bapak secepat mungkin supaya mereka dapat menyeberangi sungai-sungai yang luas antara 100 hingga 150 meter,” kata Mualem.
Pemulihan yang lebih cepat di seluruh kementerian
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, setelah mendengar keluhan tiga kepala daerah, meminta para menteri terkait untuk mempercepat pemulihan di tiga provinsi yang terkena dampak.
“Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri UMKM, Menteri Ekonomi Kreatif, tolong bantu supaya mereka bisa hidup kembali, terutama pasar, warung, dan UMKM-nya. Ini perlu kerja keras,” ucap Tito.
Selama hampir empat jam pertemuan, berbagai indikator pemulihan bencana dibahas, terutama di tiga provinsi yang terkena dampak.
Tata kelola pemerintahan, layanan kesehatan dan pendidikan publik, akses darat, dan pemulihan ekonomi dan sosial adalah indikator utama. Semangat gotong royong adalah kunci percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, kata Tito.
Ia optimistis bahwa pemulihan dapat dipercepat dengan kerja sama antara organisasi nonpemerintah, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.
Fokus pemulihan pascabencana di Aceh adalah pembersihan lumpur dan normalisasi muara sungai karena banyak pemukiman tertimbun lumpur.
“Kunci utamanya pembersihan lumpur. Kalau lumpur sudah dibersihkan dan sungainya dikerok, penanganannya akan jauh lebih mudah. Dengan tambahan pasukan TNI-Polri dan Sekolah Kedinasan sekitar 15.000 orang, saya yakin dua minggu selesai,” ujar Tito.
