0
0 Menurut Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), dari 26.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), 1.780 dihentikan dari operasi sementara.
Ribuan SPPG tersebut tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Akibatnya, penyetopan sementara dilakukan.
“Jadi sangat dinamis sehingga sekarang ada sekitar 1.780 (SPPG) yang kita hentikan sementara. Mungkin dalam seminggu, dua minggu akan berubah juga angkanya,” ungkap Dadan dalam keterangan pers, Rabu (22/4/2026).
SPPG yang sudah daftar sebagai SLHS tetapi sertifikatnya belum dikeluarkan juga termasuk dalam aturan penghentian sementara ini.
“Ketika sudah daftar SLHS tapi satu bulan belum keluar sertifikatnya, kita hentikan sementara,” tegas Dadan.
Saat ini, dari 26.800 unit SPPG, sekitar 1.780 dihentikan sementara, tetapi jumlah ini terus berubah dan dapat berubah selama proses perbaikan.
“Jadi sangat dinamis sehingga sekarang ada sekitar 1.780 (SPPG) yang kita hentikan sementara. Mungkin dalam seminggu, dua minggu akan berubah juga angkanya,” sebut Dadan.
BGN melakukan pengawasan
Adadan mengatakan bahwa pengawasan dan perbaikan program MBG tidak dilakukan dengan membentuk tim baru. Sebaliknya, struktur internal yang sudah ada digunakan untuk melakukannya.
“Di Badan Gizi ada tiga wakil, salah satunya memegang investigasi dan komunikasi publik. Ada Deputi Pemantauan dan Pengawasan yang merangkul seluruh SPPG di Indonesia,” ujar Dadan.
Dia juga menyatakan bahwa inspektorat meningkatkan pengawasan untuk menangani masalah yang lebih rinci di lapangan.
“Seluruh mekanisme tersebut terus berjalan dengan target peningkatan kualitas dan efektivitas program sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto,” ucapnya.
