0
0 Pengadaan sepatu siswa Sekolah Rakyat yang disebut-sebut mencapai jumlah fantastis senilai Rp 27 miliar dibongkar oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Dalam klarifikasinya, Saifullah Yusuf, Menteri Sosial (Mensos), mengatakan anggaran sebesar Rp 27 miliar hanyalah rencana awal dan bukan angka sebenarnya.
Selain itu, ia menyinggung pengadaan anggaran sepatu untuk guru dan siswa Sekolah Rakyat, yang tidak ada hubungannya dengan foto bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Joko Pramono juga memberikan komentar terkait kemungkinan korupsi dalam kontroversi anggaran sepatu Sekolah Rakyat.
Anggaran baru sebesar 27 miliar rupiah untuk persiapan awal
Menurut Gus Ipul, rencana awal sebesar 27 miliar rupiah untuk sepatu tersebut masih dalam proses.
Selain itu, pengadaan yang akan dilakukan oleh Kemensos baru akan lebih murah daripada anggaran awal.
“Proses pengadaan ini dilelang secara terbuka dan nanti hasilnya pasti lebih murah dari perencanaannya,” kata Gus Ipul saat ditemui di lokasi proyek Sekolah Rakyat Kedung Cowek Surabaya, Senin (4/5/2026).
“Kalau sekarang disebut Rp 700.000 (per sepatu), nanti bisa hasilnya jauh di bawah itu. Nanti kan akan ada proses lelang, saya tidak terlalu mengerti detail tentang proses lelang itu,” ucapnya.
Oleh karena itu, Gus Ipul telah mengimbau anggota Kementerian Sosial (Kemensos) untuk tidak memanipulasi anggaran untuk memastikan program tersebut berjalan lancar.
“Saya sudah sampaikan kepada para penanggung jawab, tidak boleh ada lobi, titipan, rekayasa, tidak boleh ada hal-hal yang menyimpan dalam proses pengadaan,” jelasnya.
Penawaran Khofifah
Setelah diketahui bahwa harga sepatu yang diberikan kepada siswa Sekolah Rakyat hanya sebesar Rp 100.000-an, foto Gus Ipul dan Khofifah dengan cepat menjadi viral di media sosial.
Gus Ipul menegaskan bahwa sepatu tersebut dibeli Khofifah, bukan Kemensos.
“Jadi bukan itu yang dimaksud sepatu (Sekolah Rakyat), itu diberikan kepada siswa Sekolah Rakyat oleh Gubernur Jatim, bukan pengadaan dari Kemensos,” jelas Gus Ipul.
Gus Ipul menyadari bahwa foto tersebut menjadi sangat populer di masyarakat karena pengadaannya yang sangat penting.
“Supaya tidak jadi salah paham ya, di media sosial itu kan fotonya apa, programnya apa, jadi orang bingung. Jadi fitnah enggak karu-karuan ini,” ucapnya.
Gus Ipul mengaku tidak mengetahui jumlah sepatu yang diberikan Khofifah.
Ia juga menegaskan bahwa pabrik sepatu tersebut tidak bekerja sama dengan Kemensos dan bahwa sepatu tersebut tidak dibeli dengan dana Kemensos.
“Jadi ini supaya enggak salah paham di media sosial itu kan sampai pabrik sepatunya klarifikasi, ‘saya enggak ikut-ikut’ katanya, ya memang enggak ikut,” tuturnya.
Harga yang harus dibayar untuk pengadaan sepatu siswa dan guru di Sekolah Rakyat adalah sebagai berikut:
- Sepatu PDL siswa: 700000
- Sepatu untuk siswa SMP dan SMA: Rp 700.000
- Sepatu PDH SD: 700.000
- Sepatu olahraga untuk siswa dan pendidik: Rp 500.000
- Sepatu PDH untuk guru: Rp 700.000
- Sepatu sehari-hari SD: 500.000
- Sepatu untuk SMP dan SMA seharga Rp 500.000
- Kaos kaki seharga –
Harga yang dihasilkan
- Sepatu PDL siswa: 640.000
- Sepatu untuk siswa SMP dan SMA: 610.000
- Sepatu PDH SD: 590.000
- Sepatu olahraga untuk siswa dan pendidik: 447.000
- Harga sepatu PDH guru: 625.000
- Sepatu SD setiap hari: 250.000
- Sepatu untuk siswa SMP dan SMA: 300 .000
- Kaos kaki : Termasuk dalam pengadaan sepatu
Persediaan untuk audit
Gus Ipul menyatakan bahwa prosedur yang diikuti oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memastikan bahwa anggaran untuk pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat pada tahun 2025 telah dilaksanakan dengan benar.
Gus Ipul menyatakan bahwa pengadaan sepatu juga dilakukan melalui mekanisme resmi yang diawasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pokja. Mekanisme ini mencakup penetapan pagu anggaran yang telah melalui proses dan survei.
“Penanggung jawabnya adalah tentu PPK atau Pokja. Mereka yang bertanggung jawab untuk itu. Prosesnya dilakukan dengan pagu yang sudah ditetapkan setelah melalui survei atau lebih sederhananya setelah melalui mekanisme yang ada,” jelasnya.
Ia meminta BPK untuk melakukan audit anggaran di Kemensos jika ditemukan adanya pengadaan yang tidak memenuhi syarat.
“Boleh diaudit, boleh dicek, selebihnya apakah ini memenuhi standar atau belum, nanti akan ada proses. Supaya enggak salah, supaya enggak keliru,” jelasnya.
Respon dari KPK
Akhirnya, Agus Joko Pramono, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menanggapi masalah pengadaan sepatu siswa Sekolah Rakyat, yang bernilai Rp 27 miliar (atau Rp 700.000) per pasang.
Selain itu, dia menyatakan bahwa KPK terus menyelidiki masalah tersebut untuk menghindari kemungkinan korupsi.
“Kalau dalam konteks pencegahan bisa,” ujar Agus di Istana, Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Meskipun begitu, KPK tidak terbatas pada siswa Sekolah Rakyat.
“Tetapi kita sedang mempelajari seluruh proses, tidak hanya cakupan kepada kaus kaki atau apa tidak, tapi seluruh proses,” imbuhnya.
