0
0 Di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6), DPR RI menyelenggarakan rapat paripurna ke-20 masa persidangan V tahun 2025–2026. Pembicaraan tingkat II, atau pengambilan keputusan, tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), adalah salah satu agendanya.
Pada hari Rabu (3/6) kemarin, Komisi XI menyetujui hasil diskusi Panitia Kerja (Panja) tentang RUU P2SK, yang mengarah pada pengambilan keputusan tingkat kedua ini.
Paripurna dimulai sekitar pukul 10.15 WIB, dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal juga hadir di kursi pimpinan.
Menurut Casco, 292 orang menghadiri rapat paripurna.
“Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah dihimpun pada permulaan rapat paripurna DPR RI pada hari ini telah ditandatangani oleh hadir 139 orang dan anggota izin 153 orang, dengan total 292 anggota dari 579 anggota DPR RI, dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6).
“Dengan demikian, kuorum telah tercapai. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankanlah kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-20 masa persidangan V tahun sidang 2025-2026 pada hari ini, Kamis tanggal 4 Juni 2026, dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” lanjutnya.
Rapat paripurna hari ini akan membahas dua agenda, yaitu:
- RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sedang dibahas di tingkat II atau diputuskan.
- Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027: Pandangan Fraksi
