0
0 Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Tanah Air sudah mencapai jutaan orang. Hal itu disampaikan oleh Anton J. Supit, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo oleh Anton J. Supit, mengutip dari data pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerja periode Januari-November 2022.
Pada hari Kamis (12/1/2023) soal PHK saat tahun lalu sampai bulan November. Dengan jumlah yang mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan sudah mencapai 919 ribu orang dengan alasan PHK. Kalau ditambah alasan mengundurkan diri sudah 1,6 juta sekian,” ujar Anton dalam Profit CNBC Indonesia.
“Agar jangan tereliminir data yang sumir, kecil, dan lain-lain, untuk mengundurkan diri juga bisa PHK karena sering kali ditawarkan paket mengundurkan diri,”tambahnya.
Anton mengatakan besaran iuran JHT BPJS Ketenagakerjaan juga tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Pasalnya, tidak semua pekerja atau buruh di Indonesia langsung membayar JHT setelah di-PHK.
“Jadi kalau data upah saja melebihi 919 orang, saya yakin PHK akan jauh lebih tinggi karena tidak semua pekerja mau cairkan JHT,” ujar Anton.
Hal ini disampaikan Ketua Umum Asosiasi Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFi), Redma Gita Wirawasta.
“Kalau mau angka resmi, yang PHK pasti BPJS itu sudah pasti, Karena kalau bayar BPJS ketenagakerjaan harus ada dua pilihan, berhenti atau dipecat. Itu sudah pasti. Jika 900 orang dicairkan, artinya ada 900 ribu orang di tekstil itu mungkin sekitar 15-20%, “ujar Redma.
“Kalau untuk kita berbicara mengada-ngada, untuk melapor ke kami, untuk mengurangi sekian-sekian, dan Data di PBJS belum keseluruhan karena itu pekerja formal. Kalau bicara informal, IKM konveksi, tekstil, garmen, lebih banyak lagi. Itu kalau pemerintah mau kasih atensi,” tutur Redma.
Untuk itu mengkritik sikap pemerintah yang dinilai masih lamban mengantisipasi gelombang PHK di dalam negeri.
“Sekarang ini sudah berimbas ke hulu. Mulai dari hilirnya, garmennya. Ini yang sebetulnya kita minta pemerintah cepat kasih obat. Untuk kondisi ini memang sudah kita teriak dari kuartal 3, kuartal 4 kemarin, sampai saat ini tidak ada action pemerintah yang clear, mau ngapain sih,” tukas Redma.
“Bahkan pemerintah tutup mata dan bilang tidak ada PHK, tidak ada yang ditutup. Namun yang terjadi di lapangan berbeda. Hal-hal seperti itu benar-benar terjadi. Pemerintah harus bertindak cepat,” katanya.
Maka dari itu, pemerintah masih saja lamban, “ujarnya. Gelombang pengurangan karyawan hingga pabrik tutup akan terus terjadi.
“Kalau terus begini bisa ambruk, Sudah sampaikan kemarin, kalau pemerintah terus tidak melakukan apapun, akan sampai 500 ribu (PHK di sektor tekstil dan produk tekstil/ TPT). Terus ada yang jual pabrik. Begitu terus-terus,” katanya.
“Kalau kita antisipasi 2023, kondisinya sebenarnya tergantung pemerintah,” ujarnya.
