0
0 Bagian Gizi Nasional (BGN) optimistis dapat mencapai target 82,9 juta penerima program makan bergizi gratis (MBG) pada tahun 2025.
Pada Rabu, 28 Oktober 2024, BGN mengadakan rapat finalisasi regulasi penyelenggaraan program MBG dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Rapat tersebut membahas berbagai aturan yang terkait dengan Keputusan Presiden (Kepres).
Setelah rapat, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, juga dikenal sebagai Zulhas, menyatakan bahwa target yang ditetapkan untuk 82,9 juta penerima program MBG tidak dapat dicapai. Target ini harus dicapai pada Maret 2026.
“Awal tahun, paling lambat bulan Maret, insya Allah ini sudah mulai terlihat sempurna dan 82,9 juta tidak boleh tawar-menawar, akan semua terlaksana,” kata Zulhas, di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2025).
Sebaliknya, Dadan Hindayana, Kepala BGN, percaya bahwa target 82,9 juta penerima MBG akan tercapai lebih cepat dari target yang ditetapkan Menko Pangan pada bulan Maret tahun depan.
“82,9 juta akan kami kejar akhir tahun ini,” ujar Dadan, usai rapat finalisasi regulasi penyelenggaraan Program MBG di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2025).
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau MBG dapat mempercepat pelolosan dapur tahun ini, menurut Dadan.
“Kan kita maunya selesai tahun ini. Jadi sekarang sudah ada 13.347 (SPPG), dan kami setiap hari bisa meloloskan 200 SPPG,” ujar dia.
Untuk mencapai target 6.000 SPPG pada akhir tahun ini, BGN juga berencana membangunnya di wilayah terpencil.
“Kami juga ingin membangun 5.000 sampai 6.000 SPPG terpencil. Jadi kami masih optimis bisa mengejar 82,9 juta akhir tahun ini,” ucap dia.
Anggaran masih terbatas
Anggaran MBG tahun ini sebesar Rp 71 triliun, dan sampai Selasa, 28 Oktober 2025, 35 triliun telah digunakan.
“Sekarang serapan anggaran MBG sudah Rp 35 triliun,” ujar Dadan.
Namun, Dadan menyatakan bahwa anggaran sebesar Rp 14 triliun untuk November dan Rp 19 triliun untuk Desember masih diperlukan.
Ia menyatakan bahwa BGN masih memerlukan dana senilai Rp 28 triliun.
“Karena untuk November saja, kita akan butuh di November itu Rp 14 triliun sendiri. Desember, kami akan butuh Rp 19 triliun sendiri. Berapa itu? Sudah pasti kurang. Kami akan kekurangan Rp 28 triliun,” kata dia.
Seharusnya, anggaran MBG masih tersisa Rp 3 triliun jika total anggaran Rp 71 triliun dikurangi menjadi Rp 35 triliun, Rp 14 triliun, dan Rp 19 triliun.
Paket seharga sepuluh ribu
Menurut Nanik S Deyang, Wakil Kepala BGN, anggaran program MBG sebesar Rp 10.000 per porsi cukup untuk menyediakan telur dan ayam di menu.
Ia menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menentukan sendiri bahwa telur dan ayam dapat dimasukkan ke dalam menu MBG, meskipun biaya satu porsi menu MBG adalah Rp 10.000.
“Pak Prabowo sampai menghitung sendiri menu itu, dan beliau berkesimpulan dengan Rp 10.000 itu masih bisa pakai ayam dan telur,” kata Nanik, dalam Rapat Koordinasi Kejadian Menonjol terkait Konsumsi MBG, Selasa (14/10/2025), dikutip dari siaran pers.
Nanik juga menasihati dapur-dapur MBG untuk menghindari mengambil keuntungan yang berlebihan dari bahan baku makanan.
Selain itu, ia menegaskan bahwa tidak ada cara untuk mengurangi bahan baku.
“Jadi jangan di-mark up. Anggaran bahan baku itu harus penuh. Selain susu, harus ada dua lauk, bukan satu,” kata Nanik.
Pengelola SPPG diminta oleh Wakil Ketua DPR RJ Cucun Ahmad Syamsu Rijal untuk mempertahankan anggaran Rp 10.000 per porsi untuk pengadaan makanan.
Cucun menekankan betapa pentingnya untuk menjaga anggaran tersebut tetap bersih dan mengingatkan agar tidak ada orang yang mengambil keuntungan dari dana tersebut.
“Mana anggaran untuk pemilik dapur, mana untuk operasional karyawan itu sudah disiapkan, tapi jangan ganggu yang Rp 10.000 ini, jangan berani-berani ganggu,” tegas Cucun.
Dia meminta semua pihak, termasuk pemilik dapur MBG, untuk memastikan bahwa anggaran tidak terganggu.
